Ekonomi digital yang sedang berkembang pesat dewasa ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sistem perpajakan menjadi salah satunya. Dampak ekonomi digital terhadap sistem perpajakan termasuk tantangan atas konsep. Namun, tidak hanya terbatas atas isu tersebut, kompleksitas struktur ekonomi digital turut menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat memformulasikan kebijakan yang sesuai dengan dinamika kegiatan ekonomi digital. Evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi hal yang penting untuk menanggapi era ekonomi disruptif ini agar sesuai dengan asas-asas perpajakan dan ekosistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penulisan ini berupaya untuk meninjau tantangan dan peluang yang dihadapi policymakers di Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital dengan menggunakan metode kepustakaan (desk research). Adapun rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam menjawab tantangan yaitu dilakukannya rekonstruksi BUT dengan memperluas definisi BUT, pemungutan pajak baru (equalization levy) yang disesuaikan, serta mengejar marketplace dalam upaya pemetaan potensi perpajakan dengan mekanisme profiling perpajakan melalui NPWP.